INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

RIZKY AGUSTIAN L

O71O11066

ILMU ADMINISTRASI NEGARA UA

INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Jalan raya, jembatan, fasilitas umum, kapal fery, pelabuhan, bandara, adalah beberapa contoh infrastruktur yang ada di Indonesia. tanpa infrastruktur mustahil setiap daerah akan terhubung dan ini tentunya akan sangat menggangu kegiatan dan juga perekonomian negara. Misal dalam hal bisnis, ada barang yang harus diantar keluar daerah, jika baranag tersebut tidak bisa sampai ke tempat tujuan karena masalah jalan yang rusak, tidaka adanya akses ke daerah tentunya transaksi bisnis tidak dapat dilakukan dan ini menghambat kegiatan ekonomi mereka. Bagaimana hal tesebut terjadi di skala nasional? Tentunya akan menggangu stabilitas ekonomi nasional. Harga barang bisa menjadi naik karena terbatasnya stok namun tingginya permintaan. Indonesia dengan kondisi geografis yang berupa kepulauan memberikan masalah tersendiri dalam pembangunan infrastrukturnya. Sementara ini pusat pembangunan berada di pulau jawa yang bisa dikatakan sebagai jantung Indonesia dalam hal perekonomian dan pergerakan manusia. Infrastruktur di pulau jawa bisa dibilang sangat memadi jika dibandingkan dengan Papua, NTB, Kalimantan. Hal ini disebabkan kurang meratanya pembangunan infrastruktur yang ada Indonesia dan hal ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di luar jawa.

Daya saing Indonesia mengalami ketertinggalan dibanding negara-negara Asean. Salah satu faktornya yakni tertinggalnya pembangunan infrastruktur. Akibatnya biaya logistik di Indonesia menjadi tertinggi di Asean. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo B Sulisto mengatakan, permasalahan ekonomi Indonesia bermuara pada daya saing tidak terbatas pada masalah infrastruktur, perhubungan, logistik. Ia menerangkan, pertumbuhan hanya bisa dicapai jika Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan bottleneck melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, pemberian insentif fiskal dan moneter, singkronisasi kebijakan, sertifikasi sumber daya manusia dan konsolidasi potensi logistik domestik. Suryo menambahkan, perlu sinergitas antar instansi atau kementerian, karena komplesitas permasalahan yang dihadapi untuk menunjang perkonomian di Indonesia sangat tinggi. Polkam, mendagri, perindustrian, perdagangan dan kementerian lainnya semuanya ikut terlibat. Dan mungkin harus ada komandannya untuk menyelesaikannya, karena ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri.

Yang menjadi jantung masalah dalam infrastruktur tentunya dalam hal transportasi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat ternyata tak hanya dipengaruhi kemiskinan dan pengangguran. Transportasi dan infrastruktur juga berkontribusi besar atas lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Ketua Fraksi MPR dari Hanura Erik Setyawardhana, sepanjang 2013 permasalah tersebut masih belum terurai. Infrastruktur sektor transportasi dianggap belum memuaskan kebutuhan mobilitas penduduk. Transportasi darat misalnya, kualitas pembangunan jalan masih minim. Ini terbukti dengan kondisi. Jalan lintas Sumatera seperti putusnya jalur Lampung-Bengkulu. Di sektor transportasi udara, terdapat beberapa contoh catatan kritis. Misal, perencanaan jangka panjang tidak diikuti dengan implementasi. Ini terlihat dari uraian analisis proyeksi jumlah penumpang dan lalu lintas penerbangan namun tidak dibarengi penambahan bandara maupun peningkatan kapasitas bandara. Kurang memadainya infrastruktur transportasi terutama transportasi darat membuat biaya transportasi membengkak. Memang benar kurangnya infrastruktur bisa membuat pengeluaran semakin membengkak dan alan semakin mempersuli ekonomi masyarakat.

Kesenjangan ketersediaan infrastruktur mungkin bisa dilihat pada daerah Indonesia timur, seperti di NTB, NTT. Terbatasnya jadwal angkutan laut rute Kupang–Sabu menyebabkan rencana pembangunan di salah satu kabupaten bungsu NTT itu menjadi terhambat. Ini masalahnya. Infrasturktur transportasi menjadi kendala klasik. Tidak hanya itu, jarak tempuh dari dan ke induk Propinsi di Kota Kupang juga sangat jauh sehingga membutuhkan biaya tak sedikit. Meskipun demikian kondisinya baik DPRD maupun pemerintah setempat terus bergaining guna pembangunan disegala bidang agar ke depan Kabupaten Sabu Raijua menjadi lebih baik. Demikian dikatakan Simon Dira Tome, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sabu Raijua ketika melakukan suatu kunjungan.

Pemerintah sudah seharusnya memfokus pada pembangunan di kawasan Indonesia timur selama sisa pemerintahan hingga 2014. Pasalnya, masih ada ketimpangan pembangunan antara kawasan Indonesia timur dan kawasan barat. Hal itu dikatakan Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta. Sidang itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta dihadiri Wakil Presiden Boediono dan jajaran kabinet. Sidang itu mendengarkan hasil evaluasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang disampaikan Kuntoro Mangkusubroto serta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang disampaikan Emil Salim terhadap kinerja pemerintah selama 2012. Dipo mengatakan, Presiden menginstruksikan semua kementerian untuk menyesuaikan anggaran pembangunan kawasan Indonesia timur dalam APBN 2013. Secara khusus, sektor yang perlu diperhatikan ialah pendidikan dan kesehatan. Dipo menambahkan, Wantimpres juga menyoroti pertumbuhan penduduk, kurikulum pendidikan, infrastruktur di daerah, dan masalah lainnya. Selain itu, disoroti pula lamanya pembahasan APBN antara DPR dan Kementerian Keuangan. Akibatnya, waktu untuk merealisasi anggaran sedikit.

Selain ketimpangan masalah lain yakni pembangunan struktur dinilai tidak efisien. Meskipun pemerintah berusaha meningkatkan belanja infrastruktur sejak tujuh tahun terakhir, namun hal tersebut dinilai belum efisien dalam mendorong perekonomian Indonesia. Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan masalah pembangunan tidak hanya soal pendanaan. Kebijakan pembangunan pemerintah juga sering tidak efisien. Dari data yang dia kumpulkan, meski belanja infrastruktur sudah digenjot, dampak pembangunan terhadap perkembangan ekonomi sangat rendah, alias tidak efisien. Sebagai perbandingan, di China setiap ada jalan raya atau jembatan dibangun, akan mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek itu.

Ketimpangan, ketidak efisien arah pembangunan, serta yang terakhir yakni kesiapan. Kesiapan disini diartikan kesiapann SDM yang memang ahli dan juga kesiapan daerah yang menjadi sasaran pembangunan. Perlu diketahui bahwa jumlah pekerja konstruksi di Indonesia mencapai 6,9 juta, namun yang bisa bersaing di pasar ASEAN hanya 159 orang saja. Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan bahwa tenaga ahli dan terampil di bidang konstruksi yang mampu bersaing di pasar ASEAN masih sedikit sekali. Dari total tenaga kerja di bidang konstruksi sekitar 6,9 juta orang, baru sebanyak 100.000 orang masuk dalam kategori tenaga ahli dan 300.000 orang yang masuk dalam tenaga terampil. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaini memaparkan, dari total 100.000 tenaga ahli dan 300.000 tenaga terampil, lebih sedikit lagi yang memiliki sertifikat tenaga ahli atau sertifikat tenaga terampil. Sementara yang memiliki sertifikat tenaga ahli diakui ASEAN baru sebanyak 159 orang, yakni yang sesuai dengan kesepakatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara negara-negara di Asean mengenai Asean Chart Profile Engineer.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia selama ini belum diimbangi kesiapan kawasan-kawasan yang ada di daerah. Misalnya pembangunan jembatan Surabaya-Madura atau yang lebih dikenal Suramadu. Awalnya diharapkan dapat mengembangkan kawasan Madura. Tetapi kenyataannya setelah jembatan ini dibangun, yang ada justru ketidaksiapan kawasan di sana. Hal tersebut diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Iman Sudrajat. Menurutnya, sungguh ironis melihat hal demikian dan seharusnya baik pembangunan infrastruktur maupun kawasan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Ketika membangun jembatan Suramadu tujuannya adalah agar Madura bisa berkembang pesat. Namun, ternyata kawasan ini tidak siap. Tidak dapat dipungkiri pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendorong percepatan ekonomi di daerah dan wilayah-wilayah Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga berusaha mengembangkan kawasan Indonesia bagian timur baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun kawasan. Tanpa infrastruktur yang memadai dan kesiapan kawasan, akan sulit menarik investor yang menjadi pengembang daerah untuk bisa ke tempat tersebut. 

PEMECAHAN MASALAH INFRASTRUKTUR :

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu strategi dalam penyediaan sarana yang utama untuk itu seperti diungkapkan dalam Infrastruktur Indonesia (Kadin Indonesia-Jetro, 2006) yaitu Prinsip Dasar Penyediaan Infrastruktur Secara Keseluruhan antara lain:

1. Keterkaitan Infrastruktur dengan berbagai aspek. Agar peran infrastruktur dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan infrastruktur harus terkait dengan:

• Bangkitan-bangkitan pembangunan yang lainnya;

• Pembangunan pertanian, perkebunan, budi daya pantai, kelautan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pertambangan, migas dan sebagainya;

• Masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran pelayanan infrastruktur tersebut dan kemampuan dalam membayar jasa layanan infrastruktur;

• Institusi pengelolanya, misalnya peran pemerintah dalam pengelolaan atau pemeliharaan serta memberi arahan dalam bentuk segulasi sebagai bentuk layanan publik dan

• Dalam konteks privatisasi, investasi infrastruktur perlu mempertimbangkan minat investor, tujuan yang dikehendaki investor, syarat-syarat investasi dan insentif bagi investor.

2. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan melalui kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang digagas pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya desentralisasi fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi daerah, setiap daerah diharapkan mampu lebih mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan di daerah harus didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Untuk itu perlu kerangka pembangunan yang digagas pemerintah daerah, disamping kerangka model yang digagas pemerintah pusat yang selama ini digunakan. Yang dimaksud dengan adanya perencanaan yang digagas pemerintah daerah adalah terdapat rencana indikasi kebutuhan infrastruktur secara lokal dan regional, sehingga perencanaan tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Sedangkan rencana pembangunan infrastruktur yang bersifat digagas pemerintah pusat dan dikoordinasikan oleh kantor Menko Perekonomian.

3. Keberhasilan kerjasama Pemerintah dan Swasta memerlukan kondisi yang harus dipenuhi, yaitu: (a) Stabilitas kerangka ekonomi makro; (b) Sektor keuangan yang efisien dan berkembang; (c) Kerangka kebijakan yang mantap; (d) Penerimaan proyek yang berkelanjutan; (e) Adanya mekanisme arbitrase atau penyelesaian penyelisihan yang jelas; (f) Undang-Undang perbankkan yang berkembang dengan baik dan (g) Adanya investasi pendamping dari pinjaman pemerintah/ekuitas/subsidi (Kewajiban Sektor publik).

4. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

5. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus mendasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.

KESIMPULAN

Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistim infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.

Berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan infrastruktur yang terjadi saat ini mengarah pada kadar persoalan yang semakin berat, misalnya persoalan yang terkait dengan pelayanan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, pembuangan limbah, serta infrastruktur lainnya. Banyak aspek yang menjadi penyebab, misalnya keterbatasan serta kebijakan alokasi anggaran pembangunan, aspek kejelasan kewenangan serta peraturan, ataupun konflik antar daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=458:pembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-kedua&catid=12:artikel&Itemid=85 (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/07/2/193024/Wapres-Akui-Pembangunan-Infrastruktur-Indonesia-Terbelakang (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://m.sindonews.com/read/2013/11/02/34/801308/pembangunan-infrastruktur-belum-diimbangi-kesiapan-daerah (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://www.antaranews.com/berita/409194/masalah-terbesar-pembangunan-infrastruktur-adalah-lahan (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://www.weeklyline.net/bisnis/20131121/sulitnya-transportasi-ini-masalah-klasik.html (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://news.detik.com/surabaya/read/2013/10/24/145501/2394637/475/pembangunan-infrastruktur-tertinggl-daya-saing-indonesia-rendah (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://www.merdeka.com/uang/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-tidak-efisien.html (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://www.merdeka.com/uang/dari-69-juta-tenaga-konstruksi-baru-159-bisa-bersaing-di-asean.html (diakses tanggal 17 januari 2013)

http://nasional.kompas.com/read/2012/12/27/18034153/Hingga.2014.Pembangunan.Diminta.Fokus.pada.Indonesia.Timur (diakses tanggal 17 januari 2013)