PEMBANGUNAN PERTANIAN ( ANTARA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN IMPOR SEBAGAI STRATEGI STABILITAS PASAR)

PEMBANGUNAN PERTANIAN ( ANTARA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN IMPOR SEBAGAI STRATEGI STABILITAS PASAR)

pertanian adalah pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti budi daya (bahasa Inggris: cultivation, atau untuk ternak: raising). Namun demikian, pada sejumlah kasus — yang sering dianggap bagian dari pertanian — dapat berarti ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (bukan agroforestri). Indonesia adalah negara agraris dengan garis pantai terpanjang di dunia dan juga gugusan pulau yang berjumlah ribuan dengan 2/3 bagianny adalah laut tidak heranvjikalau dulunya banyak orang yang menjulukinya sebagi negara maritim yang mempunyai keahlian di bidang laut.

Selain dijuluki sebagai negara maritim, Indonesia terkenal dengan julukan negara agraris. Negara dengan swasembada pangan pernah melekat dalam ibu pertiwi ini. di masa orde baru juliukan tersebut sangat melekat karena kekuatan pertanian saat itu bisa dibilang sangat kuat dengan julukan lumbung pangan membuat kita mengeskpor beras ke negara-negara lain. Namun sekarang julukan tersebut seakan sudah hilang melihat tren negara kita yang terus mengimpor bahan-bahan pangan seperti beras, kedelai, daging sapi, buah-buahan yang seharusnya bisa kita penuhi sendiri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di bulan Agustus tahun lalu, Indonesia sudah mengimpor beras hingga 35.818 ton dengan nilai US$ 19,132 juta. Jika diakumulasikan dari bulan Januari hingga Agustus 2013, banyaknya beras yang masuk ke Indonesia dari 5 negara tersebut tercatat sedikitnya 302.707 ton beras dengan nilai US$ 156,332 juta. Berikut negara-negara yang menyalurkan berasnya ke Indonesia berdasarkan data BPS:

·         India

Impor terbesar berasal dari India sebanyak 11.992 ton beras dengan nilai US$ 4,88 juta, itu di bulan Agustus 2013 saja. Sementara secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2013, impor beras yang masuk ke Indonesia dari negara Sungai Gangga ini mencapai 52.830 ton dengan nilai US$ 22,694 juta.

·         Thailand

Negeri Gajah Putih ini juga punya kontribusi besar dalam menyalurkan berasnya ke Indonesia. Di bulan Agustus saja, beras yang masuk ke Indonesia mencapai 11.530 ton atau senilai US$ 7,819 juta. Secara akumulasi, Thailand ini sudah mengirimkan berasnya ke Indonesia sedikitnya 67.388 ton beras dengan nilai sebesar US$ 44,258 juta.

·         Vietnam

Impor beras selanjutnya dari negara Thailand yang mencapai 6.925 ton beras dengan nilai US$ 4,196 juta untuk bulan Agustus 2013. Jika diakumulasikan, impor beras dari negara ini selama Januari hingga Agustus 2013 mencapai 103.265 ton atau sebesar US$ 57,051 juta.

·         Pakistan

Indonesia mengimpor beras dari negara ini sedikitnya 4.015 ton atau senilai US$ 1,521 juta di bulan Agustus 2013. Angka ini jauh lebih besar jika diakumulasikan selama periode Januari hingga Agustus 2013 yang sebanyak 67.463 ton beras dengan nilai US$ 26,819 juta.

·         Myanmar

Myanmar juga telah menyalurkna berasnya ke Indonesia sedikitnya 1.000 ton beras atau senilai US$ 369,83 ribu di bulan Agustus 2013. Jika diakumulasikan, impor beras dari negara ini mencapai 9.225 ton atau senilai US$ 2,319 juta. (http://finance.detik.com/read/2013/10/04/084459/2377549/4/indonesia-masih-doyan-impor-beras-sebulan-sudah-beli-rp-190-miliar).

Jika dilihat dari data tersebut bukankah sangat miris, negara yang dijuluki lumbung pangan, negara yang sebagian penduduknya bergerak di bidang pertanian sehingga dijuluki negara agraris malah harus mengimpor kebutuhan pangannya dari orang lain. Bahkan salah satu ketua partai politik berpendapat bahwa negara ini bukanlah lagi negara maritim ataupun negara agraris. Indonesia begitu strategis karena memiliki lahan pertanian yang luas dan juga potensi perikanan yang besar. Indonesia pun pantas disebut sebagai negara maritim dan agraris karena kekayaannya itu. Namun, menurut salah satu ketua parpol negara maritim dan agraris itu sudah pudar karena saat ini Indonesia lebih tergantung dengan impor dari luar negeri. Sulitnya memenuhi kebutuhan pangan ini disebabkan karena tidak adanya kemandirian bangsa Indonesia dalam mengembangkan potensinya, lanjutnya dalam orasinya. (http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/indonesia-sudah-tidak-berjaya-sebagai-negara-maritim-dan-agraris).

Ketua Himpunan Alumni IPB Bambang Hendroyono menyatakan para akademisi menyatakan keprihatinannya dengan besarnya jumlah impor produk pertanian. Dirjen Bina Usaha Kehutanan di Kementerian Kehutanan ini menegaskan, impor produk pertanian menyengsarakan petani Indonesia. Bahwa mengimpor produk pertanian, sayur, buah-buahan, ikan, daging sapi, sungguh suatu hal menyakitkan bagi petani di Indonesia. Karena apa pun alasannya, impor akan meruntuhkan motivasi petani dalam menghasilkan produk-produk pertanian. Kasihan petani-petani kita, mereka sulit untuk sejahtera. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik, impor beras selama Januari-Juni 2013 tercatat sebesar 239.000 ton atau USD 124,4 juta. Sementara itu pada periode yang sama, tercatat 1,3 juta ton atau USD 393 juta jagung impor masuk ke Indonesia.Demikian pula dengan impor kedelai pada periode Januari-Juni 2013 yang menembus 826.000 ton atau USD 509,5 juta. Impor Tepung terigu mencapai 82.501 ton atau USD 36,9 juta. Bahkan, garam termasuk komoditas yang diimpor. Selama Januari-Juni 2013 impor garam tercatat mencapai 923.000 ton atau senilai USD 43,1 juta.

Kondisi Indonesia yang terlalu mengandalkan impor ini tentunya sangat mengherankan. Padahal inovasi pertaniannya yang sangat banyak. Demikian pula jumlah sarjana pertaniannya. Indonesia tercatat memiliki mahasiswa pertanian dan sarjana pertanian terbanyak di dunia saat ini, namun impor produk pertaniannya tak terkendali. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas petani, memperbaiki infrastruktur pertanian dan mempermudah skema pembiayaan sektor pertanian dan juga perlu adanya dukungan bersama dari sektor industri dan kebijakan politik yang kuat.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, kontribusinya pada pendapatan nasional dan juga tren impor bahan pangan. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain:

·         potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar,

·         besarnya pangsa terhadap ekspor nasional,

·         besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,

·         perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan:

a)      skala kecil,

b)      modal yang terbatas,

c)      penggunaan teknologi yang masih sederhana,

d)     sangat dipengaruhi oleh musim,

e)      wilayah pasarnya lokal,

f)       umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi),

g)      akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah,

h)      pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.

Pembangunan pertanian di Indonesia dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi bangsa dalam mengatasi ancaman kelangkaan pangan dunia yang dampaknya semakin terlihat nyata. Berkaca dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vladivostok, Rusia, 8-9 September lalu, yang mengangkat tema ancaman krisis pangan global, perhatian terhadap masalah krisis pangan harus lebih ditingkatkan.hal ini haru selalu dilakukan secara berkesinambungan agar ketahanan pangan negara Indonesia senantiasa meningkat dan juga berkurangnya jumlah impor bahan pangan ke Indonesia.

·         5 (lima) Masalah Pembangunan Pertanian

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi

·         masalah Pertama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Berdasarkan Data Katalog BPS, Juli 2012, Angka Tetap (ATAP) tahun 2011, untuk produksi komoditi padi mengalami penurunan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai  65,76 juta ton dan lebih rendah 1,07 persen dibandingkan tahun 2010. Jagung sekitar 17,64 juta ton pipilan kering atau 5,99 persen lebih rendah tahun 2010, dan kedelai sebesar 851,29 ribu ton biji kering atau 4,08 persen lebih rendah dibandingkan 2010, sedangkan kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia.

Berbagai hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif di Indonesia, terutama di Pulau Jawa telah menurun produktivitasnya, dan mengalami degradasi lahan terutama akibat rendahnya kandungan C-organik dalam tanah yaitu kecil dari 2 persen. Padahal, untuk memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan kandungan C-organik lebih dari 2,5 persen atau kandungan bahan organik tanah > 4,3 persen. Berdasarkan kandungan C-organik tanah/lahan pertanian tersebut menunjukkan lahan sawah intensif di Jawa dan di luar Jawa tidak sehat lagi tanpa diimbangi pupuk organik dan pupuk hayati, bahkan pada lahan kering yang ditanami palawija dan sayur-sayuran di daerah dataran tinggi di berbagai daerah. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya konfeksi lahan di daerah Jawa memiliki kultur dimana orang tua akan memberikan pembagian lahan kepada anaknya turun temurun, sehingga terus terjadi penciutan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri.

·         Masalah kedua yang dialami saat ini adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 ha, sumber airnya 11 persen (797.971 ha) berasal dari waduk, sementara 89 persen (6.432.212 ha) berasal dari non-waduk. Karena itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, 42 waduk saat ini dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. Sepuluh waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal. Selain itu masih rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk.

·         masalah ketiga adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Indonesia menghadapi persaingan yang keras dan tajam tidak hanya di dunia tetapi bahkan di kawasan ASEAN. Namun tidak semua teknologi dapat diadopsi dan diterapkan begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara kita, bahkan kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga berbeda-beda. Teknologi tersebut harus dipelajari, dimodifikasi, dikembangkan, dan selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian kita. Dalam hal ini peran kelembagaan sangatlah penting, baik dalam inovasi alat dan mesin pertanian yang memenuhi kebutuhan petani maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga ini juga dibutuhkan untuk menilai respon sosial, ekonomi masyarakat terhadap inovasi teknologi, dan melakukan penyesuaian dalam pengambilan kebijakan mekanisasi pertanian.

·         masalah keempat, muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangkan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (low cost production) yang sudah berjalan ditingkat petani. Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan anggaran sampai 20 Triliun untuk bisa diserap melalui tim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi.

·         masalah kelima adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.  

Kurangnya lahan pertanian, kurangnya SDM yang benar-benar mau bertani, terbatasnya akses dalam hal modal, serta permainan para tengkulak atau pedagang besar yang membuat kesengsaraan petani dan juga tidak seimbangnya pasar membuat masalah yang kompleks dalam pembangunan pertanian. 

Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad, Prof. Dr. Maman Haeruman Karmana, Ir., MSc., mengatakan Pertanian di Indonesia saat ini berada dalam situasi paradoks, negeri agraris namun tidak memiliki kedaulatan pertanian. Kondisi ini nyatanya sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Menurutnya, sejak zaman Belanda sistem pertanian di Indonesia sudah terbagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi pribumi (bumiputera) dan sistem ekonomi perkebunan (kapitalis). Sistem ekonomi pribumi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu padi, holtikultura, serta perkebunan rakyat. Ironisnya, perkebunan yang dikelola rakyat pun hanya menghasilkan bahan mentah yang tidak langsung diolah. Guru Besar Bidang Pembangunan Pertanian itu mengungkapkan, saat ini warisan sistem pertanian tersebut rupanya tidak mengalami transformasi yang signifikan. Bahkan, kaum kapitalis kini telah merambah lahan-lahan pertanian tradisional, yaitu dengan melakukan konversi lahan petani tradisional oleh pihak-pihak perkotaan. Karena kemiskinan, para petani tradisional pun banyak meninggalkan lahannya sehingga kemudian diambil alih oleh pihak kapitalis di kota. Adanya polarisasi di bidang penggunaan teknologi seperti pupuk dan pestisida pun turut memngaruhi perkembangan ekonomi tradisional. Dampak dari polarisasi tersebut menyebabkan ada golongan petani kaya dan miskin.

Pemecahan masalah :

Banyak sekali masalah pertanian yang ada di Indonesia, walau dengan jumlah sarjana pertanian yang begitu banyak belum mampu mengatasi masalah yang ada. Dibutuhkan suatu sistem yang bisa menjawab semua permasalahan dan juga mengembalikan Indonesia menjadi negara lumbung padi yang tidak hanya bisa mengimpor bahan  pangan namun juga sebagai produsen penting yang diperhitungkan. Sistem AGROPOLITAN  bisa menjadi jalan keluar yang bagus untuk menjembatani kesenjangan antara petani miskin dan kaya.

Konsep Agropolitan dikembangkan sebagai siasat baru pembangunan daerah karena konsep Growth Pole yang diaplikasikan mulai tahun 1970 an dinilai justru memperlebar ketimpangan antara kota dan desa. Efek penjalaran pertumbuhan (spread effect) yang diperkirakan terjadi oleh Myrdal dan Efek Penetesan (trickling down effect) yang diramalkan oleh Hirshman ternyata jauh lebih kecil dibandingkan Back Wash Effect dan Polarization yang mengakibatkan aliran ke pusat jauh lebih besar daripada aliran ke desa. Akibatnya dikotomi kota dan desa justru semakin lebar, perbedaan antara si kaya dan si miskin juga semakin lebar. Terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota-kota besar (urbanisasi). 

Menyadari kegagalan ini Friedmann & Mike Douglass mengembangkan pendekatan baru yang lebih berlandaskan basic needs dan focus pembangunan ada di pedesaan melalui pengembangan Agropolitan. Agropolitan adalah kota pertanian (agro = pertanian, politan = kota) atau kota di daerah lahan pertanian. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistim dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agrobisnis) di wilayah sekitarnya. 

Apabila kita pelajari sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia sebagian besar kota besar, menengah dan kecil tumbuh dan berkembang dengan dukungan kegiatan pertanian di wilayah hinterland nya. Kota Bandung, Bogor , Malang , Cianjur, Garut dan lain-lain semuanya tumbuh karena dukungan kegiatan pertanian dan hinterlandnya. Sedikit berbeda dengan Jakarta , Semarang , Surabaya , Cirebon yang tumbuh karena adanya pelabuhan dan industri sebagai leading sector nya. Celakanya industri yang tumbuh dan berkembang bukannya industri yang raw material oriented dengan kata lain yang memperhatikan potensi sumberdaya setempat, tetapi justru industri yang padat modal dan membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang tidak seirama/sesuai dengan tenaga terampil yang tersedia di sekitar lokasi tersebut. 

Secara teoritis pertumbuhan wilayah dimungkinkan apabila terjadi pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya modal dan sumberdaya lingkungan. Selanjutnya pengembangan sumberdaya, tersebut akan menimbulkan arus barang sebagai salah satu gejala pertumbuhan ekonomi.

Mencermati semua fakta dan uraian di atas nampaknya konsep agropolitan cocok untuk dijadikan salah satu alternatif dalam pengembangan wilayah Kecamatan Gambut dan sekitarnya. Kecamatan Gambut merupakan daerah sub urban yang mempunyai potensi besar di bidang pertanian dan menyandang status sebagai lumbung padi untuk daerah-daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Gambut dan sekitarnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi agropolitan dengan hinterlandnya adalah desa-desa yang ada disekitarnya baik yang ada dalam wilayah Kecamatan Gambut maupun Kecamatan Lainnya.

Fenomena urbanisasi dan sub urbanisasi merupakan hal yang akan menjadi penyebab kegagalan konsep agropolitan karena semakin banyak jumlah penduduk yang masuk akan semakin mengurangi lahan pertanian, untuk mencegah hal tersebut perlu adanya tindakan yang serius dalam mempertahankan pemanfaatan ruang yang telah digariskan dalam tata ruang wilayah sehingga lahan pertanian tidak berubah fungsi. Konsep pengembangan wilayah pemukiman terutama dalam hal tata bangunan yang sesuai untuk agropolitan adalah dengan menbangun pemukiman secara vertikal (bangunan bertingkat) yang tentunya lebih menghemat lahan. Gambaran tentang keadaan fisik agropolitan adalah sebuah kota dimana dengan ciri fisik bangunan bertingkat, dengan struktur tata ruang dimana wilayah non pertanian (terutama pemukiman dan industri) letaknya berbatasan dengan jalan hingga batas tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku sampai dengan wilayah pertanian

Yang perlu diupayakan ialah bagaimana agar industri yang berkembang di Agropolitan ialah industri yang mempunyai kaitan kedepan (forward linkage) dan kaitan kebelakang (backward linkage) dengan kegiatan pertanian yang dikembangkan di hinterlandnya, yaitu dengan membangun industri yang mengolah hasil pertanian dari daerah hinterlandnya, sementara pemerintah pusat/propinsi memberi dukungan melalui pelatihan bagi petani, dukungan pemasaran dan informasi. Setiap kawasan tentunya dikembangkan dengan spesifikasinya sendiri (1 Agropolitan dengan 1 komoditi unggulan). Pembangunan suatu daerah jangan meniru (blue print) dari daerah lain yang sudah berhasil. Tetapi setiap daerah harus mempunyai komoditi unggulan atau karakter tersendiri.

Sederhananya maka dengan konsep ini maka setiap daerah nantinya akan mempunyai produk pertanian unggulan yang terpadu karena semua teknologi dan sistem diselaraskan antara perkembangan modern dan nilain-nilai budaya dari masyarakat. Sehingga akan mempengaruhi kekuatan dan jumlah hasil pertanian secara nasional. Dan yang paling penting tetap mampu membawa kesejahteraanb bagi para petani yang akan berdampak luas pada pembangunan negara.

 Ditulis oleh : Rizky AL (calon) S.IAN

Daftar pustaka